TINJAUAN YURIDIS PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI
ANALISIS PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
ANALISIS KONSTITUSIONALITAS PRAKTIK PEREKRUTAN TENAGA KERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 124/PUU-XXII/2024 (STUDI KASUS PENGUJIAN PASAL 35 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PASAL 1 ANGKA 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA)
ANALISIS YURIDIS PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG : ANALISIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 DALAM PENANGGULANGAN TRAFFICKING
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN BERULANG DALAM PENYALURAN KERJA BERDASARKAN PASAL 378 JO PASAL 65 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1665/PID.B/2024/PN.TNG)
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (ANALISIS PUTUSAN NO.17/PID.SUS.ANAK/PN.TNG)
PERKLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA / BURUH DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS DI PT BIOPLAST UNGGUL)
TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SERANG
ANALISIS YURIDIS PEMBANGUNAN PAGAR LAUT DI KABUPATEN TANGERANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN ATAS BARANG BAWAAN PENGUNJUNG DI RUTAN KELAS 1 TANGERANG BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 8 TAHUN 2024
TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA KASUS CYBER CRIME DALAM BENTUK PENIPUAN ONLINE
ANALIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN MULTIGUNA DENGAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1380/PDT.G/2023/PN TNG)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MERK TERDAFTAR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JKT PUSAT NOMOR 30/PDT.SUS MEREK/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)
PENERAPAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) YANG TELAH MENJALANI PIDANA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANK (LPKA).
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) PT UNILEVER INDONESIA TBK
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH PELAKU ANAK DAN TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU DIBAWAH UMUR
ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU ANAK DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2024/PN.BKS)
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DALAM MENCEGAH PRAKTEK PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI WILAYAH KECAMATAN BATU CEPER)
TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UUD NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDY KASUS POLRESTA KOTA SERANG)
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (IMMATERIL BERDASARKAN PASAL 1365 KUHP PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN PN SERANG NOMOR 32/PDT.SUS-PHI/2024/PN.SRG)
ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA GONO GINI PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (PUTUSAN NOMOR 2326/PDT.G/2024/PA.SRG)
SANKSI HUKUM PENILANGAN TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS DI TERMINAL RAWA BUAYA JAKARTA BARAT)
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA OUTSOURCING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA
PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERSEKUSI BERDASARKAN UNDANG-UDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
ANALISIS PENETAPAN REHABILITASI TINDAK PIDANA NARKOTIKA ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS POLRES KOTA SERANG)
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 691/PID.B/2021/PN.JKT.TIM)
TINDAK KRIMINAL PERCOBAAN PENCURIAN DALAM SITUASI YANG MEMPERBERAT DALAM KETENTUAN PASAL 363 KUHP
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS KEPROFESIONALAN DIKAITKAN DENGAN PUNISHMENT DALAM MENDISIPLINKAN SISWA
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK NAKAL YANG TERBUKTI BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN
URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL)
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
PERANAN APARAT KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
TINJAUAN YURIDIS KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN PASAL 365
TINDAK PIDANA DENGAN TERANG - TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERAASAN TERHADAP ORANG. PUTUSAN PN JAKARTA BARAT NOMOR 31/PID.B/2024/PN JKT.BRT TANGGAL 4 JULI 2024.
AKIBAT HUKUM NIKAH SIRI TERHADAP HAK ANAK DAN ISTRI MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TAHUN 1974 DAN KOMPLIKASI HUKUM ISLAM
DAMPAK KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DISEBABKAN JAM OPRASIONAL TRUK TANAH YANG TIDAK TERATUR DENGAN IMPLEMENTASI PADA PERDA WALIKOTA TANGERANG NOMOR 93 TAHUN 2022
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) ANTARA SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH DENGAN PERUSAHAAN (STUDI PT HI-LEX INDONESIA, TANGERANG)
TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN
PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN UANG KOTAK AMAL
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KURANGNYA KESADARAN MASYARAKAT TERKAIT RAMBU-RAMBU LALU LINTAS BERDASARKAN PASAL 287 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
ANALISIS HUKUM TERHADAP UNSUR-UNSUR PENGANIYAAN ANAK
ANALISIS YURIDSI TERHADAP MEKANISME PENARIKAN PAKSA JAMINAN FIDSIA OLEH KREDITUR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 18/PUU-XI/II/2019
PELAKSANAAN TUGAS DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA UMUM DENGAN METODE RESTORATIVE JUSTICE SESUAI PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN KEKERASAN DAN PENGEROYOKAN BERDASARKAN PASAL 170 AYAT (2) KE-1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1769/PID.B/2023/PN TNG)
IMPLEMENTASI TUGAS APARAT KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI AKSI UNJUK RASA DIWILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SESUAI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2006 PENGENDALIAN MASA
ANALISIS KINERJA DINAS PERHUBUNGAN DALAM PELAKSANAAN PENGATURAN LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KECAMATAN MENTENG JAKARTA PUSAT IMBAS DARI PENURUNAN FUNGSI LAMPU MERAH METROPOLE
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGHILANGKAN NYAWA SESEORANG
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL BERBASIS MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS DI WILAYAH DAERAH TANGERANG)
IMPLEMENTASI PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENINGKATAN PROSEDUR PENDEREKAN KENDARAAN BERMOTOR DI DEPAN MASJID ISTIQLAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENYULUHAN EDUKASI & PENINDAKAN TERHADAP PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KECAMATAN GAMBIR, JAKARTA PUSAT
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM SENGKETA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) MENURUT UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN PASAL 363 KUHP DALAM KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIBADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANTEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DIBAWAH UMUR DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR JAKARTA TIMUR
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SERANG NOMOR 26/PID.SUS-ANAK/2024/PN.SRG)
PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JEMA'AH HAJI YANG MENGGUNAKAN VISA NON-HAJI PADA TAHUN 2024 (BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TINJAUAN YURIDIS TEORI PEMIDANAAN DALAM KASUS ASUSILA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (PUTUSAN NOMOR: 1468/PID.B/2025/PN TNG)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN HAK CIPTA
PERAN KEPOLISIAN DALAM MENINDAK PELANGGARAN TINDAK PIDANA SESUAI PASAL 351 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA OLEH GENG MOTOR (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLDA BANTEN)
PERAN LEMBAGA HUKUM DALAM PENEGAKKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SUMBER DAYA ALAM, STUDI KASUS : KORUPSI TIMAH 271 TRILLIUN (STUDI PUTUSAN : PN JAKARTA PUSAT 70/PID.SUS-TPK/2024/PN JKT.PST)
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP INDIVIDU YANG TERLIBAT DALAM KEJAHATAN PENADAHAN YANG DILAKUKAN SECARA KOLEKTIF
ANALISIS HUKUM ADAT JAMBAR DESA JAWI KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU DALAM EKSISTENSINYA DI ERA MODERNISASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KAUR
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK (STUDI PUTUSAN PN JAKARTA BARAT NOMOR 144/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT DAN PUTUSAN PN SEMARANG NOMOR 85/PID.SUS/2023/PN.SMG)
ANALISA HUKUM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (STUDI KASUS PUTUSAN NO 94/PID SUS/2024/PN.JAKUT)
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA EKPLOITASI PEKERJA ANAK DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
ANALISI PERAN SATUAN SABHARA DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ANALISA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEREK DALAM BENTUK PEMALSUAN KEMASAN
TENTANG TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI
ANALISA HUKUM TERHADAP PERBUATAN MELARIKAN ANAK PEREMPUAN DIBAWAH UMUR
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA
ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN PADA PUTUSAN NOMOR : 996/PID.SUS/2024/PN.JKT.UTR
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PUTUSAN PN BALIKPAPAN NOMOR 166/PID.B/2024/PN BIR TANGGAL 24 DESEMBER 2024
ANALIS HUKUM TERHADAP PHK SEPIHAK OLEH PT BRIDGESTONE TIRE INDONESIA KEPADA KARYAWAN YANG MENOLAK DI VAKSINASI COVID-19
PERLINDUNGAN KURIRI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK CASH ON DELIVERY (BAYAR DI TEMPAT) DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PENYERTAAN DALAM PERBUATAN ABORSI YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN JANIN
PERANAN DINAS SOSIAL JAKARTA UTARA DALAM UPAYA PENANGANAN PPKS (PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL) DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA BERDASARKAN PERDA DKI JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM
ANALIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA KEPADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN (STUDI PUTUSAN NO.17/PID.SUS.ANAK/2024/PN.SRG)
TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP NAHKODA KAPAL YANG MELAYARKAN KAPAL TIDAK LAIK (Studi Kasus Putusan Nomor 117/ Pid.B/2024/PN Tnr.)
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGUASAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL (STUDI PUTUSAN NOMOR : 844/PID.SUS/2024/PN.SRG)
TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN, BERSETUBUH DENGAN SEORANG WANITA DI LUAR PERKAWINAN.
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 148/Pid.B/2023/PN.Tng)
ANALISIS YURIDIS PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN TERHADAP PERKARA PEKERJA (STUDI KASUS PT. UNILEVER TBK. SURABAYA)
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSUL SEMI GROSS DALAM PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH SUSUN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1069/Pdt.G/PN Tng)
TINJAUN KRIMINOLOGIS TERHADAP WANITA PENYALAHGUNAAN NARKONA STUDI KASUS PERAKARA NOMOR : 631/PID.SUS/2001/PN.JKT.SEL
ANALISIS PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SERTIFIKAT AKTA TANAH
PELANGGARAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIWILAYAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
ANALISIS YURIDIS KINERJA DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENGATASI KEMACETAN LALU LINTAS DI WILAYAH KECAMATAN KEBAYORAN LAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PERANAN SERIKAT PEKERJA DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA SEBAGAI PEMENUHAN HAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PERKERJA / BURUH DI PT. FAJAR SURYA WISESA TBK.
ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP REVIDIVIS ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (TINJAUAN KASUS PUTUSAN NOMOR 34/PID.SUS-ANAK/2024PN.SRG DAN PUTUSAN NOMOR 43/PID.SUS-ANAK/2024/PN.SRG)
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU PENAMPUNG PASIR TIMAH ILLEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.
EFEKTIFITAS PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU (STUDI PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I DI KOTA TANGERANG)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Dikaitkan Dengan Pasal 351 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor : 209/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt)
KAJIAN PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
KAJIAN YURIDIS TERHADAP USAHA PENCEGAHAN JUDI ONLINE YANG SANGAT MERESAHKAN MASYARAKAT DITINJAU DARI SISI HUKUM DI NKRI BERDASARKAN PASAL 303 KUHP JUNCTO PASAL 27 AYAT 2 UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENIPUAN
PERANAN KEPOLISIAN DALAM MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT SEBAGAI LANGKAH PENCEGAHAN TINDAK KEJAHATAN DIWILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN DAMPAK TERJADINYA OVER KAPASITAS DI KESATUAN RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN) KELAS I TANGERANG
TINDAK PIDANA BERSAMA - SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN YG DISERTAI TINDAK PIDANA LAIN. PUTUSAN PN KLATEN NOMOR 184/PIB.B/2024/PN KLN TANGGAAL 16 DESEMBER 2024
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014 PASAL 69A (STUDI KASUS PADA DP3AP2KB KOTA TANGERANG)
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 69 K/MIL/2016)
TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA
TINJAUAN HUKUM TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SERANG DALAM KASUS UTANG PIUTANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 81/PDT.G/2022/PN.SRG)
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) BERDASARKAN PASAL 303 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI KASUS NOMOR: 1690/PID.B/2024/PN.TNG)
ANALISIS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PERDAGANG KAKI LIMA YANG BERJUALAN DIATAS TROTOAR DIDEPAN PASAR KAGET BENDUNGAN MELAYU JAKARTA UTARA
ANALISA YURIDIS SANKSI PIDANA YANG DIBERIKAN KEPADA PELAKU PENGANIAYAAN
ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DALAM PASAL 156A KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM PENETAPAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR : 64/PID.SUS/2021/PN.BI)
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENGALIHAN UANG KEMBALIAN KE DALAM DONASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PT INDOMARCO PRISMATAMA KABUPATEN SERANG
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PENIPUAN ON LINE
TINJAUAN SOSIOLOGIS HUKUM TERHADAP TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI KABUPATEN TANGERANG (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA)
EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 29 TAHUN 2023 TERHADAP RETRIBUSI PARKIR LIAR DI WILAYAH POCIS
ANALISIS YURIDIS TENTANG PASAL 18 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT KLAIM RETUR BARANG YANG DIBELI DI E-COMMERCE
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN DIBAWAH UMUR
TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK OLEH ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN PERMENHUB NOMOR 45 TAHUN 2020
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI SLB ANANDA MANDIRI (UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)
ANALISIS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM (STUDI KASUS KECAMATAN GAMBIR JAKARTA PUSAT)
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA CYBER TERRORISM DALAM PENDANAAN TERORISME
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KARENA KELALAIANYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA
DAMPAK HUKUM INTRINSIK DAN EKSTRINSIK TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. SUMI RUBBER INDONESIA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE YANG DIVONIS RINGAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS CACAT TERSEMBUNYI DALAM JUAL BELI MOTOR BERDASARKAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 PASAL 4,6,7,10,19 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS DI PT. MEGA AUTO FINANCE CABANG TANGERANG)
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL YANG TIDAK TEPAT DALAM KASUS TINDAK PIDANA PORNOGRAFI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 (EKSAMINASI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG NOMOR 93/PID.B/2023/PN TLG)
AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK ATAS PERBUATAN ASUSILA DI PT. CENTRAL MOTOR WHEEL INDONESIA KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT
PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN PASAL 351 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 25/PID.B/2024/PN.TNG)
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYELUNDUPAN NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKARA ASUSILA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.
ANALISIS PERBANDINGAN RUMUSAN DELIK PENCURIAN DALAM KUHP LAMA DAN UU. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP BARU DITINJAU DARI ASPEK KEKABURAN NORMA
PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK)NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PENDEKATAN YANG BERIMBANG DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI TINJAU DARI PASAL 55 DAN 56 JO PASAL 363 KUHP TENTANG PENYERTAAN STUDI PUTUSAN PN JAKARTA UTARA DAN PUTUSAN PN JAKARTA UTARA NOMOR 1158/PID.B/2021/PN.JKT.UTR
TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEADAAN PEMBERATAN
PENEGAKAN HUKUM OLEH DIREKTORAT POLISI PERAIRAN TERHADAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN LEGO JANGKAR TANPA IZIN DI WILAYAH LAUT INDONESIA
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PELAKSANAAN PENAHANAN TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM KASUS SALAH TEMBAK BERDASARKAN PASAL 8 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN DIWILAYAH HUKUM POLDA BANTEN
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KOPERASI DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA NASABAH : STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1234/PID.B/2023/PN JKT.UTR
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KEWAJIBAN PENGUSAHA MEMBAYAR UPAH PEKERJA YANG BERSEDIA BEKERJA DALAM KONTEKS HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERKAITAN DENGAN PEMBUANGAN SAMPAH PADA SALURAN AIR
TINDAK PIDANA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN 1
TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PEMBINAAN DI LPKA TERHADAP ANAK NAKAL
ANALISIS PERAN APARAT KEPOLISIAN DALAM MENANGANI DAN MENANGGULANGI PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA SELATAN
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERKAIT BATAS UMUR CALON KEPALA DAERAH (STUDI KASUS NOMOR PERKARA : 23/P/HUM/2024)
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KARENA KESALAHANNYA (KEALPAANNYA) MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI DAN TANPA IZIN MENGUASAI SENJATA API (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR : 168/PID.B/2023/PN.JKT.SEL)
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KALANGAN MAHASISWA (STUDI KASUS NOMOR : 529/PID.B/2024/PN TNG)
ANALISA HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
ANALISIS TENTANG HAK-HAK TENAGA KERJA SETELAH PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN'
EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENIPUAN
ANALISA HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK TINDAK PIDANA PENCURIAN
ANALISIS YURIDIS TERKAIT PENEGAKAN TERHADAP PELAKU PELANGGARAN PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN INDONESIA
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI LINGKUNGAN KERJA
IMPLIKASI PENYALAHGUNAAN TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN UNTUK KEUNTUNGAN PRIBADI DI PT. CENTRAL MOTOR WHEEL INDONESIA KARAWANG DIVISION
KAJIAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN PUTUSAN PN JAKARTA PUSAT NOMOR 667/PID.B/2024/PN JKT.PST TANGGAL 17 DESEMER 2024
KAJIAN CUTI TAHUNAN PEKERJA PADA PKB PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA PASAL 25 AYAT 1
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 198/PID.SUS/2024/PN.SRG)
TINJAUAN HUKUM PERCERAIAN KARENA FAKTOR EKONOMI YANG MENYEBABKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDY KASUS PUTUSAN NOMOR 255/PDT.G/2016/PA.MTR)
PERANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT DALAM UPAYA MEWUJUDKAN TERTIB LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS KECAMATAN JOHAR BARU)
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS PERJUDIAN TOGEL BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 303 KUHP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 427/PID.B/2023/PN.JKT.UTR)
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN PERBUATAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
ANALISIS TERHADAP PELANGGARAN NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENERBANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN PUTUSAN NOMOR : 846/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL
ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT UNILEVER INDONESIA TBK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA PT UNILEVER INDONESIA TBK
UPAYA PIHAK KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HAK CIPTA BAGI PEMEGANG LISENSI HAK SIAR
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LAPAS DAN RUTAN
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNY ORANG LAIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS JALAN RAYA DAN ANGKUTAN JALAN ( STUDI KASUS PUTUSAN NO : 704PID.SUS/2024/PN.SERANG )
ANALISA PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 902/PID.B/2024/PN JKT.UTR)
PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN PASAL 310 UDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN NO.27/PID.SUS-ANAK/2022/PN.SRG)
TINJAUAN YURIDIS PERAN WALI PERMASYARAKATAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PEMBINAAN DAN PELAYANAN BERDASARKAN UU NO 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN (RUMAH TAHANAN (RUTAN) KELAS I TANGERANG)
TINJAUAN YURIDIS PERATURAN KAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERKAIT PERAN POLRI DALAM PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENGATASI PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KABUPATEN TANGERANG
IMPLEMENTASI HUKUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP PERAMPASAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK
ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM INDUSTRI ASURANSI UMUM (GENERAL INSURANCE) DI INDONESIA
JUSTIFIKASI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA ATURAN EFISIENSI DI PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA/BURUH AKIBAT TIDAK DIBAYARKAN UPAH PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG KETENAGAKERJAAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERUMAHAN TERHADAP INFORMASI YANG TIDAK SESUAI DALAM BROSUR OLEH PENGEMBANG MENURUT UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK ATAU PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA PASAL 44 KUHP ATAU PASAL 45 KUHP
TINDAK PIDANA DENGAN TERANG - TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERAASAN TERHADAP ORANG, YANG MENGAKIBATKAN LUKA PUTUSAN PN GARUT NOMOR 358/PID.B/2024/PN GRT TANGGAL 26 NOVEMBER 2024
TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN MENGENAI PESANGON KARYAWAN DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT UNILEVER INDONESIA. TBK (STUDY KASUS PUTUSAN NOMOR 279 K/PDT.SUS-PHI/2021)
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PIDANA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN
KEBIJAKAN PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL) TERHADAP PENCURIAN ALIRAN LISTRIK DI P.T PLN ULP STABAT KABUPATEN LANGKAT (STUDI ULP. PLN STABAT)
ANALISA YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BERUPA SABU BAGI DIRI SENDIRI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 781/PID.SUS/2024/PN.JKT.UTR)
TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEKOLAH
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGATURAN SANKSI HUKUM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERJUDIAN
TINJAUAN YURIDIS PENGAWASAN PENGELOLAAN PENYALURAN ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2004 TENTANG PENGAHPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI PENEGAK
ANALISA HUKUM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP MANUSIA YANG MENGAKIBATKAN MATINYA MENGGUNAKAN VISUM ET REPERTUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 1/PID.SUS-ANAK/2024/PN JKT.BRT).
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU DAN PERLINDUNGAN KORBAN DALAM KASUS KEKERASAN FISIK BERLANJUT DALAM RUMAH TANGGA
ANALISIS YURIDIS TENTANG SANKSI PELANGGARAN LALU LINTAS ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN PERMA NOMOR 12 TAHUN 2016 (DINAS PERHUBUNGAN DKI JAKARTA)
PELAKSANAAN TUGAS KORPS BRIMOB DALAM MENANGANI AKSI TERORISME KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA PAPUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME
ANALISIS PEMINDANAAN TERHADAP KASUS PEMERKOSAAN ANAK
PERAN BRIMOB TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PENYAMPAIAN PENDAPAT DIMUKA UMUM DIHUBUNGKAN DENGAN PROTAP NO 1 TAHUN 2010 TENTANG PENANGGULANGAN ANARKI
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR KEKERASAN FISIK BERDASARKAN PASAL 80 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDEREKAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PENERTIBAN PARKIR LIAR DI DINAS PERHUBUNGAN TEKNIS JATI BARU JAKARTA PUSAT
PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I TANGERANG
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL BERDASARKAN PASAL 289 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN PN PEKANBARU NOMOR 46/PID.B/2022/PN.PBR)
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA
AKIBAT HUKUM PHK DISHARMONIS DI PT. BSINK INDONESIA KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT
SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM DIWILAYAH KECAMATAN PANCORAN JAKARTA SELATAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL (TINJAUAN YURIDIS DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)
TINJAUAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT KETIDAKSESUAIAN HARGA BARANG YANG TERTERA PADA ETALASE DAN STRUK BELANJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
ANALISA HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
IMPLEMENTASI BERDASARKAN PASAL 23 DAN PASAL 24 TERHADAP PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN PADA SATUAN KERJA PEMASYARAKATAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I TANGERANG
TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI RESTORATIF JUSTISE TINDAK PIDANA PENCURIAN
"TINJAUAN YURIDIS DAMPAK JUDI ONLINE TERHADAP PEREKONOMIAN KELUARGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 27 AYAT (2) DI KALANGAN MASYARAKAT WILAYAH DESA BOJONG KECAMATAN CIKUPA"
IMPLEMENTASI TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2007 DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JL. YOS SUDARSO KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN ANALISA KASUS PUTUSAN NOMOR : 2233/PDT.G/2017/PA.JB
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TNI DALAM KASUS PENGANIAYAAN
PERBANDINGAN VONIS PUTUSAN DALAM TINDAK PIDANA PEMERASAN TANPA PEMBERATAN DAN PANGAN PEMBERATAN (TINJAUAN KASUS PUTUSAN PN SERANG NOMOR. 215/PID.B/2019/PN.SRG DAN PUTUSAN PN SERANG NOMOR 270/PID.B/2024/PN.SRG)
ANALISIS EFEKTIVITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PARKIR KENDARAAN BERMOTOR OLEH DINAS PERHUBUNGAN DIWILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI DESA BOJONG KABUPATEN TANGERANG
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORGANISASI KEPEMUDAAN YANG MELAKUKAN PEMERASAN TERHADAP PEDAGANG (STUDI KASUS NOMOR: 183/PID.B/2021/PN.JKT.BRT)
PENERAPAN DIVERSI ATAS PERKARA DENGAN ANCAMAN PIDANA DIATAS 7 TAHUN PADA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PELAKU STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SERANG NOMOR 5/PEN.DIV/2022/PN SRG JO. NOMOR 411/PID.SUS-ANAK/2022/PN SRG, DAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SERANG NOMOR 9/PEN.DIV/2023/PN SRG JO. NOMOR 28/PID.SUS-ANAK/2023/PN SRG
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN BULLYING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014
PENJATUHAN DISIPLIN ETIK ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN BERSTATUS MAGANG DI PT AEROFOOD ACS (STUDI KASUS PADA PT AEROFOOD ACS)
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KOLABORASI DPRD PROVINSI BANTEN DAPIL 5 (TANGERANG B) DAN DPRD KEBUPATEN TANGENRANG DAPIL 4 DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH BERBASIS ASPIRASI LOKAL
TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN DOKUMEN PERJALANAN PALSU DIKAITKAN DENGAN PASAL 119 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA
ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PLATFORM E-COMMERCE TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF PEREBUTAN MELAWAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 183/PDT.G/2018/PN MDN)
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN NO. 342/PID.SUS/2024/PN.JKT.UTR)
ANALISIS YURIDIS STUDI KOMPERATIF MENGENAI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DALAM UU NO 13 TAHUN 2003 DAN UU NO.6 TAHUN 2023 SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEKERJA
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOBA
TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PEMBATASAN WAKTU OPERASIONAL MOBIL BARANG PADA RUAS JALAN DI WILAYAH KECAMATAN CIKUPA KABUPATEN TANGERANG DENGAN METODE PENDEKATAN YURIDISI EMPIRIS
TINDAK PIDANA “PENIPUAN” SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM DAKWAAN KESATU PASAL 378KUHP (PUTUSAN PN CIBINONG NOMOR 559/PID.B/2023/PN CBI TANGGAL 6 DESEMBER 2023)
KEKUATAN HUKUM PASAL 12 PADA PERJANJIAN KERJA BERSAMA PT. SUMI RUBBER INDONESIA TENTANG MUTASI PEKERJA DAN KORELASI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU
PENEGAKAN HUKUM TERKAIT KELENGKAPAN SURAT PENGEMUDI BUS DI TERMINAL KALIDERES BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENERAPAN PASAL 354 KUHP OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN BERAT (STUDI PUTUSAN NOMOR: 621/PID.B/2024/PN.TNG)
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN, TETAPI YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN
IMPLEMENTASI TERHADAP UPAYA PEMBATASAN TENAGA KERJA INDONESIA
IMPLEMENASI KINERJA BIDANG LALU LINTAS DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA BERDASARKAN PASAL 106 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS KECAMATAN PENJARINGAN)
TINJAUAN YURIDIS DISIPLIN BERLALU LINTAS TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH KECAMATAN PENJARINGAN JAKARTA UTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENADAHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT DITINJAU PASAL 480 KE-1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1012/PID.B/2024/PN.TNG)
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER ONLINE
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM NOMOR 1041 K/PID.SUS/2020
PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP ANTISIPASI TAWURAN PELAJAR DI KEL. KEBON BAWANG, KEC. TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA BERDASARKAN PASAL 170 KUHP DAN PASAL 358 KUHP
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK TIDAK BERIZIN YANG DIPASARKAN PADA MARKETPLACE FACEBOOK DAN SHOPEE
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS LOKAL DALAM PERLIPUTAN BERITA YANG KELIRU DI MEDIA DIGITAL TARGET BERITA
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 3088, PDT.G, 2021, PA.NPH)
PERLINDUNGAN HAK ANAK USIA 0-12 BULAN UNTUK MEMPEROLEH IMUNISASI DASAR LENGKAP SESUAI UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 17 TAHUN 2023 DIKAITKAN DENGAN PENOLAKAN PEMBERIAN IMUNISASI.
Tinjauan Yuridis Sanksi Hukum Akibat Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor: 561/Pdt.G/2021/PN.Tng)
TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANCAMAN MENGGUNAKAN SARANA INFORMASI ELEKTRONIK
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA TERKAIT PESANGON PENSIUN DI PT ANEKA KOMKAR UTAMA
KEDUDUKAN DAN KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) SEBAGAI DASAR PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) AKIBAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PEKERJA PADA PT. SAKATA INX INDONESIA
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI), SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI), SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN
ANALISIS HUKUM TERKAIT KEJAHATAN NARKOBA MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
ANALISA HUKUM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN
RATIO DECIDENDI TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA PUTUSAN PRAPERADILAN PENGADILAN NEGERI SERANG (STUDI PUTUSAN PRAPERADILAN NO 11/PID.PRA/2023/PN.SRG)
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU TERHADAP PEKERJA / BURUH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TNI DALAM KASUS PENGANIAYAAN
TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PERBUP KABUPATEN TANGERANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PEMBATASAN WAKTU OPERASIONAL MOBIL BARANG
PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 PADA PT. FORISA NUSAPERSADA
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA TNI DI KOTA BANDUNG
ANALISIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DIKAITKAN DENGAN PASAL 43 AYAT 2 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA, WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 303/PDT.SUS-PHI/2023/PN.JKT.PST)
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA GOLONGAN 1 BAGI DIRI SENDIRI OLEH ANGGOTA TNI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PEMENUHAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERAMPASAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DI JAKARTA UTARA
TINJAUAN YURIDIS LARANGAN MEROKOK SAAT BERKENDARA BERDASARKAN PASAL 6 NOMOR 12 TAHUN 2019 DI WILAYAH KECAMATAN CIKUPA KABUPATEN TANGERANG
RESTORATIF JUSTICE TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DALAM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
ANALISA PENJATUHAN SANKSI HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA MENGAMBIL BARANG SESUATU, YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM, YANG DIDAHULUI, DISERTAI ATAU DIIKUTI DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP ORANG DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPERSIAPKAN ATAU MEMPERMUDAH PENCURIAN ATAU DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN UNTUK MEMUNGKINKAN MELARIKAN DIRI SENDIRI ATAU PESERTA LAINNYA ATAU UNTUK TETAP MENGUASAI BARANG YANG DICURI
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN RUMAH KOSONG BERSEKUTU DENGAN PEMBERATAN DALAM KONTEKS HUKUM PIDANA INDONESIA
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI DIGITAL
TINJAUAN YURIDIS UNI EROPA TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL
IMPLEMENTASI TUGAS APARAT KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERKAIT TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL SESUAI PASAL 28 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
PEMAHAMAN PEKERJA PT. DSS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MAKANAN KADALUARSA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNG KONSUMEN
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TERHADAP SITUASI PENIPUAN SESUAI DENGAN PASAL 378 KUHP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 1159/PID.B.2023/PN.JKT.UTR)
PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (PASAL 351 KUHP) PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIANJUR NOMOR 299/PID.B/2024/PN CIANJUR TANGGAL 23 OKTOBER 2024
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) KARYAWAN BONGKAR MUAT CURAH KERING MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA BERDASARKAN PASAL 363 AYAT (1) KE-4 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 1817/PID.B/2024/PN. TNG)
ANALISA YURIDIS SANKSI HUKUM AKIBAT TERJADINYA WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI TANAH
KEBIJAKAN TINDAK PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI SEBAGAI KONTRIBUSI PEMBAHARUAN RKUHP
PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIX/2021
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA/BURUH OUTSOURCING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI PT BINA BANGUN SENTANA
ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PEMBERIAN DIVERSI BAGI PELAKU ANAK PENGEDAR NARKOTIKA
PERAN DAN WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM MELINDUNGI HAK-HAK KONSUMEN (STUDI KASUS : BPSK PROVINSI BANTEN WKP 1 KOTA TANGERANG)
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI
ANALISIS YURIDIS PERAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS DI KELURAHAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR)
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME DALAM MELAKUKAN PERSIAPAN UNTUK MELAKUKAN TERROR
ANALISIS YURIDIS PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG DENDA PELANGGARAN TRANSAKSI DAN BIAYA PENDEREKAN/PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA)
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA: 1505/PID.B/2024/PN.TNG)
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI DUNIA SIBER (CYBER BULLYING)
PENEGAKAN HUKUM DALAM PENJATUHAN SANKSI BAGI WARGA BINAAN YANG MELANGGAR TATA TERTIB BERDASARKAN PERMENKUMHAM RI NO. 8 TAHUN 2024 (STUDI KASUS DI RUTAN KELAS IIB SERANG)
TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT
PENJATUHAN SANKSI REHABILITAS TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN PECANDU NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 712/PID.SUS/2024/PN SMN)
TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN PELAKU DAN KORBAN ANAK
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) MELALUI KERJASAMA TRIPARTI PADA PT. WOONG TECK ABADI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) NO.12 TAHUN 2016 DI KAB TANGERANG BANTEN TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK KRIMINAL PENCURIAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK DARI PENGARUH NEGATIF GAME ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
ANALISIS YURIDIS TENTANG DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSK PERKARA TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL
KEABSAHAN MENGGUANKAN DIDIK JARI ATAU CAP JEMPOL PARA PIHAK SEBAGAI PENGGANTI TANDANTANGAN DALAM AKTA
ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PASAL 154, 154A, DAN 59 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA / BURUH DI INDONESIA
IMPLEMNTASI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 JUNTO PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2012 DI KABUPATEN TANGERANG
ANALISIS YURIDIS TENTANG UPAH MINIMUM DAN PENGARUHNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN
EFEKTIFITAS PENETAPAN UPAH TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA (STUDI KASUS PADA PEKERJA PT. POWER STEEL)
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA CYBERCRIME DALAM BENTUK PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA MELALUI SARANA ELEKTRONIK
MEKANISME PERUNDINGAN PKB XV PT. X TENTANG KENAIKAN GAJI POKOK (PTH) PERBAIKAN TARAF HIDUP
ANALISIS YURIDIS PROGRAM GOVERNMENT TO GOVERNMENT (G TO G) DI NEGARA KOREA SELATAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
ANALISIS KEBIJAKAN DISHUB DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN TRANSPORTASI BERDASARKAN PERDA DKI JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG TRANSPORTASI DI WILAYAH CIDENG JAKARTA PUSAT
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
TINJAUAN YURIDIS REHABILITASI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 BAGI DIRI SENDIRI
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN PADA PEREMPUAN (STUD KASUS DI POLRES METRO KOTA DEPOK)
ANALISIS FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGANAN DAN PENINDAKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN GAMBIR MENURUT PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2007
TINJAUAN PEMIDAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SEDOMI ANAK DARI PERSPEKTIF VICTIMOLOGI
TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR
PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG BERAGAMA ISLAM OLEH BPJPH TERHADAP PRODUK HALAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (UU JPH) (STUDI KASUS DI KOTA TANGERANG)
TINJAUAN HUKUM ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK DAN PELANGGARAN HAK KARYAWAN
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU DILIHAT DARI HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 476/PID.SUS/2025/PN JKT.UTR)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELAYARAN (STUDI PUTUSAN NO 254/PID.B/2022/PN.PPG)
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA BURUH DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM LAYANAN PINJAMAN ONLINE PERSPEKTIF (UNDANG-UNDANG NO.27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI)
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN UDARA AKIBAT PEMBAKARAN BATU KAPUR DI INDONESIA : STUDI TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PERANAN SERIKAT PEKERJA DALAM MENCIPTAKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000
PERAN ISTRI ATAU SUAMI DALAM MENDUKUNG KEDISIPLINAN DAN KARIR ANGGOTA BRIMOB YANG BERKELUARGA DI BATALYON A RESIMEN I PASUKAN PELOPOR KORPS BRIMOB POLRI
KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PASCA UU CIPTA KERJA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KERJA (STUDI PUTUSAN NOMOR 216/PDT.SUS-PHI/2025/PN JKT.PST)
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS UPAH PEKERJA/BURUH DI KABUPATEN TANGERANG PADA PT. CIPTA COLINDO BERADASARKAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003
EFEKTIFITAS PENINGKATAN KUALITAS POLISI WANITA MELALUI PROGRAM DIKLAT DI SEKOLAH POLISI WANITA/SEPOLWAN LEMDIKPOL JAKARTA BERDASARKAN PERKAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ANALISIS YURIDIS PENETAPAN HAK ASUH ANAK DALAM PERKARA PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 731/PDT.G/2024/PA.SRG)
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SANGKETA DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN
ANALIS HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 244/PID.SUS/2024/PN BKS)
ANALISIS DAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA OUTSOURCING ATAU ALIH DAYA BERDASARKAN KEPUTUSAN MK 168-PUU-XXI 2023 DI PT. ASAHIMAS FLAT GLASS TBK AGGD FACTORY CIKAMPEK KABUPATEN KARAWANG
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SECARA BIPARTIT
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI
IMPLEMENTASI PASAL 44 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ANALISIS EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KDRT
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CYBER BULLYING DI SOSIAL MEDIA TIKTOK, INSTAGRAM MENURUT UNDANG-UNDANG ITE
ANALISA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM BENTUK PENELANTARAN RUMAH TANGGA
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DIWILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI WILAYAH KECAMATAN DUREN SAWIT)
ANALISIS PEMBUATAN AKTA TANAH DALAM PEMBATALAN AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ANAK DALAM KASUS ANAK YANG BERKONFLIK DALAM HUKUM
TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMUFAKATAN JAHAT DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN SATU DALAM BENTUK BUKAN TAHANAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGGUNAKAN MEREK DENGAN MEREK YANG TERDAFTAR MILIK PIHAK LAIN UNTUK BARANG DAN ATAU JASA SEJENIS YANG DI PRODUKSI DAN ATAU DI PERDAGANGKAN
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMILIK KENDARAAN DAN BARANG ATAS PELANGGARAN OVER DIMENSION OVER LOADING (ODUL) KENDARAAN PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN
PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA PASILIAN KECAMATAN KRONJO KABUPATENTANEGRANG
ANALISIS YURIDIS KONFLIK KEWENANGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN BADAN NASIONAL NARKOTIKA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK OLEH PENGUASAHA DI KABUPATEN SERANG
PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA DI INDONESIA STUDI ANALISIS PASAL 98 KUHP
KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PEMBERIAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BERDASARKAN UU NO 6 TAHUN 2023. TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
IMPLEMNTASI PERLIDNUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH KECAMATAN KRONJO KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN
RUANG LINGKUP URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN DALAM PENGENALAN PENDUDUK MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
EFEKTIVITAS CERAI GUGAT SECARA VERSTEK DALAM PENENTUAN HAK HADHANAH DAN NAFKAH ANAK PADA PENGADILAN AGAMA SERANG BANTEN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA OUTSORCHING DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PERATUR
MODEL PENYESUAIAN KONFLIK PERSELISIHAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH YANG BERKEADILAN (KABUPATEN TANGERANG)
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA APOTEKER TERHADAP PERLINDUNGAN PELAYANAN OBAT KEPADA MASYARAKAT DITINJAU DARI UU NO. 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
TENGGUNGJAWAB BADAN PERTAHANAN NASIONAL KABUPATEN LEBAK TERHADAP KERUGIAN MATERIIL DAM IMMATERIIL BAGI KORBAN ATAS PENERBITAN SERTIPIKAT GANDA (STUDY KASUS PERKARA NOMOR 29/PDT.G/2022/PN RKB)
KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DIVERSION POLICY AGAINST CHILDREN VICTIMS OF DRUG ABUSE)
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERILAKU BULLYING DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (UU NO 11 TAHUN 2012) DI SMKN 19 KABUPATEN TANGERANG
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE
IMPLEMENTASI DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU YANG TELAH DI PUTUS DENGAN HUKUM MATI ATAS PEMENUHAN HAK RETITUSI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ATAU PERSETUBUHAN
ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA LELANG TANAH (Studi Kasus Putusan Nomor:29/Pdt.G/2025/PN.KWG)
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH HUKUM POLRES JAKARTA UTARA
IMPLEMENTASI PRODUK SMART CITY KOTA SERANG TERHADAP ADUAN MSYARAKAT MELALUI APLIKASI REAKSI ATAS BERITA WARGA (RABEG) SEBAGAI BENTUK PELAYANAN PUBLIK DI KOTA SERANG BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA SERANG
PERKEMBANGAN SDM POLDA METRO JAYA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PROFESIONALISME KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
ANALISIS YURIDIS OPTIMALISASI LIMBAH KARET DALAM RANTAI BISNIS BERDASARKAN PRINSIP HUKUM EKONOMI LINGKUNGAN
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBUKTIAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TIDAK MEWAJIBKAN PEMBUKTIAN TERLEBIH DAHULU TINDAK PIDANA ASAL
PERLINDUNGAN HUKUM TRHADAP PENJUAL DI MEDIA ONLINE BERDASARKAN PSAL 6 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KERUSAKAN BIOTA DAN EKOSISTEM LAUT
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DITINJAU DARI ASAS PERLINDUNGAN DAN ASAS KEADILAN BAGI PROFESI ADVOKAT (SRTUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 669 K/PID/2017)
STRATEGI DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN ILEGAL FISHING DI PERAIRAN DKI JAKARTA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG PERIKANAN
HAK IMUNITAS WARTAWAN DALAM MENJALANKAN TUGAS DI TINJAU DARI PERSPEKTIF UU PERS DAN UU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP
ANALISIS PENERAPAN PP NO 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP AMDAL PERTAMBANGAN PASIR (STUDI KASUS DESA PANCANEGARA,KABUPATEN SERANG)
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KETIDAK SESUAIANBARANG DALAM JUAL BELI ONLINE PLATFORM SHOPEE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN REHABILITASI SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UPAH PEKERJA MENURUT PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021TENTANG PENGUPAHAN
EFEKTIVITAS TINDAKAN PREVENTIF DAN PERSUASIP BABINKAMTIBMAS DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KECAMATAN PAKUHAJI DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KEPOLISIAN